Jakarta, 21 November 2026 – Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian penting dalam diplomasi penerbangan internasional setelah kembali terpilih sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk periode 2026–2028. Keberhasilan tersebut mengakhiri penantian selama 25 tahun sejak Indonesia terakhir menduduki kursi Dewan ICAO pada 2001. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 yang diselenggarakan di Montreal, Kanada, pada Jumat (20/11/2026). Indonesia memperoleh dukungan dari mayoritas negara yang mengikuti pemungutan suara sehingga berhasil mengamankan salah satu kursi tambahan dalam organisasi tersebut. Pencapaian ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan dalam pembentukan kebijakan penerbangan sipil internasional. Pemerintah menilai keanggotaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia terhadap perkembangan industri penerbangan nasional sekaligus tanggung jawab untuk memberikan kontribusi lebih besar.
Dalam proses pemilihan, Indonesia berhasil mengumpulkan 110 suara dari 158 negara yang hadir dalam sidang. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di atas dua kandidat lainnya, yakni Kazakhstan yang memperoleh 78 suara dan Thailand dengan 29 suara. Pemilihan kali ini berlangsung setelah ICAO memperluas jumlah anggota dewannya dari 36 menjadi 40 negara. Penambahan empat kursi tersebut merupakan hasil pemberlakuan amendemen Pasal 50(a) Konvensi Chicago yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026. Selain Indonesia, tiga negara lain yang berhasil memperoleh kursi tambahan adalah Ethiopia, Oman, dan Turki. Dengan bertambahnya anggota, Dewan ICAO diharapkan memiliki keterwakilan yang lebih luas dalam membahas berbagai tantangan penerbangan internasional.
Keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota Dewan ICAO memiliki arti historis karena negara ini sebelumnya pernah menduduki posisi tersebut selama 12 periode berturut-turut sejak 1962 hingga 2001. Setelah tidak lagi menjadi anggota dewan selama seperempat abad, Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan kerja sama penerbangan internasional. Pemerintah kemudian secara resmi mengajukan pencalonan kembali pada Juli 2026 dengan menggalang dukungan melalui jalur diplomasi bilateral maupun multilateral. Upaya tersebut melibatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di berbagai negara. Delegasi Indonesia dalam sidang di Montreal dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Kehadiran delegasi tersebut juga diperkuat oleh Duta Besar RI untuk Kanada Muhsin Syihab dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk memperkuat kontribusi terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan dunia. Menurutnya, kepercayaan negara-negara anggota ICAO harus dijawab melalui keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan kerja sama internasional. Indonesia juga ingin membawa perspektif negara kepulauan dan negara berkembang dalam berbagai pembahasan strategis. Sebagai negara dengan wilayah geografis yang luas dan ribuan pulau, Indonesia memiliki kebutuhan konektivitas udara yang berbeda dibandingkan negara dengan wilayah daratan yang lebih terhubung. Kondisi tersebut menjadikan transportasi udara sebagai salah satu sarana penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Melalui keanggotaan Dewan ICAO, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan tersebut dalam proses pengambilan keputusan internasional.
Pencalonan Indonesia turut didukung oleh sejumlah pencapaian dalam pengembangan sektor penerbangan nasional. Tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar keselamatan ICAO tercatat mencapai 78,85 persen, berada di atas rata-rata kawasan Asia-Pasifik maupun tingkat global. Selain itu, pusat pengembangan sumber daya manusia penerbangan di Curug, Banten, telah memperoleh pengakuan ICAO TRAINAIR PLUS Platinum Training Centre of Excellence. Dari sisi aktivitas penerbangan, Indonesia mencatat pelayanan sekitar 24,9 juta penumpang domestik dan 18,5 juta penumpang internasional sepanjang semester pertama 2026. Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari gambaran kemampuan Indonesia dalam mengelola industri penerbangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Pemerintah berharap pengakuan internasional tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan keselamatan, dan pengembangan tenaga profesional penerbangan.
Sebagai anggota Dewan ICAO, Indonesia berkomitmen memperkuat pelaksanaan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui tindak lanjut program audit internasional. Program tersebut mencakup Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP) yang digunakan untuk menilai penerapan standar penerbangan oleh negara anggota. Indonesia juga akan mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) turut menjadi salah satu bidang yang akan mendapat perhatian. Selain aspek lingkungan, pemerintah berencana memperluas program pelatihan, kerja sama teknis, serta pemberdayaan perempuan dalam industri penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa berbagai kerja sama tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas, terutama bagi negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan konektivitas udara.
Duta Besar RI untuk Kanada sekaligus Wakil Tetap Indonesia untuk ICAO, Muhsin Syihab, menekankan bahwa keanggotaan ini harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kepemimpinan yang mampu merangkul kepentingan berbagai negara. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota ICAO yang telah memberikan dukungan selama proses pencalonan dan pemilihan. Keberhasilan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk berpartisipasi dalam penguatan tata kelola penerbangan sipil internasional hingga 2028. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang mendukung keselamatan penerbangan, konektivitas global, serta pembangunan industri yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, keanggotaan Dewan ICAO juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas sistem penerbangan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai negara. Setelah menunggu selama 25 tahun, Indonesia kini kembali memiliki posisi dalam forum pengambilan keputusan penting yang menentukan arah perkembangan penerbangan sipil dunia.