Jombang, 31 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri dan bahkan telah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Prabowo mengungkapkan bahwa tawaran tersebut sebelumnya disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Prabowo, pemerintah menilai kondisi Indonesia saat ini masih memungkinkan negara menjalankan berbagai agenda pembangunan tanpa harus memperoleh pembiayaan dari IMF. Keputusan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah yang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang sekaligus mendorong sumber pembiayaan lain yang dianggap lebih menguntungkan bagi perekonomian nasional.
Prabowo mengatakan dirinya sempat terkejut ketika mengetahui adanya tawaran pinjaman tersebut kepada Menteri Keuangan. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi nasional, pemerintah memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia masih mampu menjalankan roda perekonomian tanpa pinjaman dari IMF sehingga pembiayaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari utang. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan keinginan pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan program-program nasional. Pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menggunakan pinjaman apabila benar-benar diperlukan, tetapi keputusan tersebut harus mempertimbangkan beban biaya dan manfaat yang diperoleh negara.
Dalam penjelasannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah lebih mendorong investasi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, Indonesia tetap terbuka terhadap masuknya investasi dari berbagai pihak selama investasi tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat. Pendekatan tersebut berbeda dengan pembiayaan berbasis utang karena investasi diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kapasitas produksi tanpa menambah kewajiban pembayaran pokok dan bunga seperti halnya pinjaman. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat kemampuan ekonomi domestik agar kebutuhan pembangunan dapat semakin banyak ditopang oleh sumber daya dalam negeri. Strategi tersebut menjadi penting ketika pemerintah menjalankan berbagai agenda besar yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Meski menolak tawaran pinjaman IMF, Prabowo tidak menyatakan bahwa pemerintah akan sepenuhnya menutup opsi pembiayaan melalui utang. Ia menegaskan bahwa apabila negara memang harus meminjam uang, pemerintah akan mencari pinjaman dengan tingkat bunga yang serendah mungkin. Pertimbangan mengenai biaya pinjaman menjadi penting karena pembayaran bunga dapat memberikan beban terhadap anggaran negara dalam jangka panjang. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar bunga, semakin kecil pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kebijakan untuk membatasi pinjaman tidak hanya berkaitan dengan jumlah utang, tetapi juga menyangkut kualitas dan persyaratan pembiayaan yang digunakan pemerintah.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga ruang fiskal agar tetap dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin mengarahkan sumber daya keuangan negara sebanyak mungkin untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Dalam kesempatan yang sama, ia menekankan keinginan pemerintah agar masyarakat memiliki penghasilan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan pangan, memiliki rumah yang memadai, serta tidak terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengelolaan keuangan negara yang hati-hati. Dengan demikian, kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap utang ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memperkuat kemampuan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan Prabowo mengenai pinjaman IMF juga muncul di tengah agenda pemerintah untuk memperkuat investasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara. Pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh belanja negara, tetapi juga oleh aktivitas investasi dan sektor produktif. Investasi diharapkan dapat memperluas kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat penerimaan negara dalam jangka panjang. Di sisi lain, pembiayaan pembangunan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat karena kebutuhan anggaran untuk berbagai program nasional terus berkembang. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan, kemampuan penerimaan negara, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan publik.
Penolakan terhadap tawaran IMF juga memperlihatkan posisi pemerintah yang ingin memiliki ruang lebih besar dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional. Pinjaman dari lembaga keuangan internasional pada umumnya memiliki persyaratan dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi oleh negara penerima. Dengan memilih tidak mengambil tawaran tersebut, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada penguatan sumber pembiayaan domestik dan investasi tanpa menambah kewajiban dari skema pinjaman tersebut. Namun, pilihan untuk mengurangi utang juga membutuhkan kemampuan negara meningkatkan penerimaan serta memastikan belanja pemerintah digunakan secara efektif. Efisiensi anggaran, penguatan investasi, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan sumber daya nasional menjadi faktor penting agar strategi tersebut dapat berjalan secara konsisten.
Bagi perekonomian nasional, kebijakan membatasi pinjaman perlu disertai kemampuan menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Pemerintah tetap harus memastikan berbagai program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang cukup sehingga pengurangan utang tidak menghambat pembangunan. Pada saat yang sama, investasi yang menjadi salah satu alternatif pembiayaan harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan tidak hanya berorientasi pada masuknya modal. Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi tetap tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kombinasi pengelolaan anggaran yang disiplin, peningkatan penerimaan, dan investasi produktif, ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang dapat ditekan secara bertahap.
Penegasan Prabowo bahwa Indonesia masih mampu berjalan tanpa pinjaman IMF pada akhirnya menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pembiayaan pemerintah saat ini. Negara tetap memiliki opsi untuk memanfaatkan pinjaman apabila diperlukan, tetapi pemerintah ingin memastikan setiap utang memberikan manfaat yang sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Prioritas diberikan kepada sumber pembiayaan yang dinilai mampu memperkuat perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mendorong investasi sebagai alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Ke depan, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat penerimaan negara, menjaga efisiensi anggaran, serta memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi keuangan negara.