Jakarta, 10 November 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Puan mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga independensi institusi penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang diberikan negara. Menurutnya, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan penyadapan terhadap pejabat negara dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan perlindungan informasi, keamanan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Isu penyadapan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap penggunaan teknologi pemantauan komunikasi oleh aparat negara. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena menyangkut hak privasi dan perlindungan komunikasi seseorang. Kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab dan tujuan penggunaan informasi yang diperoleh. Puan menekankan pentingnya memastikan aparat tetap bekerja berdasarkan hukum, bukan mengikuti kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu.
Pernyataan Puan disampaikan saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut berlangsung setelah anggota DPR menyelesaikan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing. Dalam kesempatan itu, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Ia mengingatkan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses harus ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPR pada masa persidangan ini adalah penanganan dugaan penyadapan terhadap kepala negara. E-Media DPR RI+1
Dalam pidatonya, Puan turut memberikan apresiasi terhadap langkah kepolisian yang dinilai sigap menangani perkara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat. Puan juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat mengancam hak warga negara, bahkan keselamatan dan keamanan para pemimpin nasional. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas. Ia menilai penegakan hukum yang tidak berpihak merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kabar24+1
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Perkara tersebut memunculkan perhatian mengenai mekanisme pengawasan internal serta penggunaan kewenangan penyadapan dalam institusi penegak hukum. Meski sejumlah nama telah dikaitkan dengan kasus tersebut, dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan perundang-undangan. Puan menegaskan bahwa DPR mendukung pengusutan secara transparan agar seluruh persoalan dapat dijelaskan kepada publik tanpa mengabaikan prinsip keadilan. CNNindonesia+1
Selain persoalan penyadapan, Puan menyampaikan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR sepanjang masa persidangan. Agenda tersebut mencakup penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, serta percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. DPR juga akan mengawasi persoalan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri. Perbaikan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional turut masuk dalam pembahasan. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa pengawasan parlemen tidak hanya diarahkan pada persoalan politik dan penegakan hukum, tetapi juga kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. E-Media DPR RI+1
Puan berharap pembukaan masa persidangan baru menjadi momentum bagi seluruh anggota DPR untuk memperkuat komitmen menjalankan fungsi konstitusional secara bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat sekaligus memastikan perlindungan hak masyarakat tetap menjadi prioritas. Dalam penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden, DPR menyatakan akan terus mengawal proses yang dilakukan aparat kepolisian agar berlangsung profesional dan transparan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan kewenangan negara digunakan sesuai hukum serta tidak menjadi sarana kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, penyelesaian perkara bukan hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga penguatan integritas lembaga penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia. JDIH DPR RI+1