Jakarta, 25 Mei 2026 – Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik di berbagai sektor prioritas nasional. Program ini menjadi bagian dari strategi baru pemerintah pusat untuk mendorong kompetisi positif antar daerah melalui pendekatan penghargaan, bukan hanya evaluasi dan teguran. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi nyata kepada daerah yang berhasil menghadirkan inovasi dan capaian pembangunan terbaik.
Menurut Tito Karnavian, pemberian insentif fiskal ini mengadopsi konsep “carrot and stick” dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah pusat tidak hanya bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemda, tetapi juga memberikan penghargaan yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Dana insentif nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendukung program pembangunan prioritas.
Program penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar persaingan lebih adil antar daerah dengan kapasitas fiskal berbeda. Kemendagri menilai jika penilaian dilakukan secara nasional tanpa pembagian wilayah, maka daerah besar dengan anggaran kuat akan lebih mudah mendominasi. Karena itu, penilaian dibagi dalam beberapa regional seperti Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah Maluku dan Nusa Tenggara.
Adapun kategori penilaian meliputi pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, penurunan pengangguran, hingga creative financing atau inovasi pembiayaan daerah. Daerah yang meraih predikat terbaik mendapatkan insentif berbeda-beda, yakni Rp3 miliar untuk peringkat pertama, Rp2 miliar untuk peringkat kedua, dan Rp1 miliar bagi peringkat ketiga.
Beberapa daerah yang berhasil meraih penghargaan antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kategori pengendalian inflasi terbaik, Kota Ternate untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, hingga Kabupaten Lombok Barat di kategori creative financing. Pemerintah berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik.
Kemendagri menegaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah akan berdampak langsung terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan adanya insentif fiskal Rp1 triliun ini, pemerintah berharap tercipta budaya kompetisi sehat antar daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.