Jakarta, 20 Oktober 2026 – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa realisasi investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pencapaian tersebut dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 dan menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas penanaman modal di Indonesia. Selain mencatatkan nilai investasi yang besar, pemerintah juga melaporkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang sepanjang periode tersebut. Rosan menyampaikan perkembangan tersebut setelah memberikan laporan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pemerintah menilai pencapaian ini menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan industri nasional.
Rosan menjelaskan bahwa perhitungan realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo dilakukan berdasarkan akumulasi beberapa periode pelaporan. Penghitungan dimulai dari tiga bulan terakhir 2024, dilanjutkan sepanjang 2025, hingga sembilan bulan pertama 2026. Dengan demikian, angka Rp3.923,2 triliun merupakan total investasi yang terealisasi selama periode tersebut, bukan hanya sepanjang tahun berjalan. Menurut Rosan, perkembangan investasi menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal masih berlangsung di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah berupaya mempertahankan momentum tersebut melalui peningkatan pelayanan investasi dan penguatan kepastian berusaha. Langkah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa tercatat memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan investasi di Pulau Jawa. Rosan menyebut realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau sekitar 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat sebesar Rp1.892,2 triliun dengan kontribusi 48,2 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tradisional Pulau Jawa. Pemerintah memandang pemerataan investasi sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, pemerataan manfaat investasi tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp1.998,7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 50,9 persen dari keseluruhan realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun atau sekitar 49,1 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi investor domestik dan asing relatif berimbang dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional. Rosan menilai kondisi ini mencerminkan pentingnya menjaga kepercayaan kedua kelompok investor. Pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang memberikan kesempatan bagi modal dalam negeri maupun luar negeri untuk berkembang secara produktif.
Realisasi investasi tersebut juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sepanjang periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026, kegiatan penanaman modal dilaporkan menyerap sebanyak 5.485.944 tenaga kerja. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai kegiatan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Namun, kualitas pekerjaan, tingkat upah, dan keberlanjutan kesempatan kerja tetap menjadi aspek penting dalam menilai manfaat investasi. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong investasi yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan industri dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.
Rosan juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada 2029. Berdasarkan perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kebutuhan investasi hingga 2029 mencapai Rp13.032,8 triliun. Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan strategi penanaman modal dan pengembangan kegiatan ekonomi nasional. Rosan menyatakan bahwa realisasi investasi sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah untuk periode berjalan. Meski demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kesinambungan investasi dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penambahan investasi memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri.
Dalam upaya memperkuat investasi, pemerintah menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi. Rosan menegaskan bahwa investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanaman modal, tetapi juga menghasilkan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah. Pengembangan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat rantai pasok domestik sekaligus membuka peluang kerja baru. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kepastian berusaha melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan. Penyederhanaan proses administrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi investor ketika menjalankan kegiatan usaha. Kepastian hukum, kejelasan waktu perizinan, dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelaku usaha.
Pencapaian investasi Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat strategi penanaman modal pada periode berikutnya. Rosan menekankan pentingnya pendekatan aktif dalam menjaring peluang investasi sekaligus mendengarkan masukan dari pelaku usaha. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas investasi agar manfaatnya dapat dirasakan melalui penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah persaingan global dalam menarik modal, Indonesia perlu terus meningkatkan efisiensi birokrasi serta menjaga stabilitas iklim usaha. Keberhasilan kebijakan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan penguatan hilirisasi, industrialisasi, dan pemerataan pembangunan, pemerintah berharap investasi dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2029.