Jakarta, 12 November 2026 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026). Kepastian tersebut disampaikan Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah pimpinan MPR menerima dan membahas surat pengunduran diri Gibran. Muzani menegaskan bahwa kekosongan jabatan berlaku sejak Gibran menyatakan mundur. MPR kini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti sesuai ketentuan konstitusi. Proses tersebut harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 hari agar posisi orang nomor dua dalam pemerintahan kembali terisi secara definitif.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 20 menit dan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tersebut. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan dokumen pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak memberikan penjelasan panjang mengenai alasan keputusan tersebut selama pertemuan berlangsung. Gibran juga menyampaikan bahwa surat serupa telah lebih dahulu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah pertemuan selesai, Gibran meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan keterangan panjang kepada wartawan yang menunggu.
Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR langsung mengadakan rapat internal pada hari yang sama. Rapat tersebut membahas langkah kelembagaan yang harus dilakukan setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Berdasarkan hasil pembahasan, MPR memutuskan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan itu dijadwalkan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat gabungan menjadi tahapan penting karena akan menentukan sejumlah keputusan administratif dan konstitusional terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Melalui mekanisme tersebut, MPR berupaya memastikan seluruh proses berlangsung sesuai aturan dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan MPR. Salah satunya adalah menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran. Selain itu, MPR akan membahas pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Agenda berikutnya adalah pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan para calon. MPR juga akan menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan mengenai proses pergantian jabatan tersebut. Seluruh agenda itu menjadi bagian dari persiapan sebelum pemilihan Wakil Presiden dilaksanakan melalui sidang paripurna.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi proses pergantian yang kini sedang dipersiapkan. Mekanisme lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipertimbangkan dan dipilih oleh anggota MPR. Dalam proses tersebut, kelengkapan persyaratan calon harus diperiksa sebelum pelaksanaan sidang paripurna. Dengan demikian, pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan melalui mekanisme pemilihan yang melibatkan MPR sebagai lembaga negara.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak MPR mengirimkan surat permintaan untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Namun, waktu pengiriman surat tersebut masih akan ditentukan melalui rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Setelah nama calon diterima, MPR akan melakukan pemeriksaan dokumen dan mempersiapkan tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua calon nantinya harus menyampaikan kesediaan untuk mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna. Anggota MPR kemudian menentukan satu calon yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan. Tahapan tersebut diharapkan dapat berjalan secara tertib agar proses pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan agenda pemerintahan nasional.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya sebelumnya memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dan dilantik sebagai Presiden serta Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Keputusan Gibran meninggalkan jabatan sebelum masa tugasnya berakhir membawa konsekuensi terhadap struktur kepemimpinan nasional. Meski demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan tugas pemerintahan karena Presiden tetap menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi. Perhatian kini tertuju pada kesiapan pemerintah dan MPR dalam menjalankan proses pergantian secara cepat dan terukur. Komunikasi antara lembaga negara menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum serta memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan.
Perkembangan tersebut juga memunculkan perhatian terhadap figur yang berpotensi diajukan sebagai calon Wakil Presiden pengganti. Namun, hingga pengumuman resmi disampaikan, belum ada kepastian mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR. Proses pemilihan nantinya akan melibatkan pertimbangan konstitusional dan komunikasi politik di antara unsur-unsur yang berada dalam lembaga permusyawaratan. MPR memiliki tanggung jawab memastikan calon yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tahapan pemilihan perlu dilakukan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan pergantian jabatan. Kepastian jadwal dan prosedur menjadi hal penting untuk mencegah munculnya spekulasi mengenai arah perubahan kepemimpinan nasional.
Dengan pernyataan resmi Ahmad Muzani, kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak Kamis, 12 November 2026, kini menjadi dasar bagi MPR untuk memulai proses pengisian posisi tersebut. Rapat gabungan pada Jumat akan menjadi langkah berikutnya dalam menentukan jadwal sidang paripurna, pembentukan tim verifikasi, dan pengiriman surat kepada Presiden. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif yang baru. Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat menjalankan seluruh tahapan sesuai aturan tanpa mengganggu agenda nasional yang sedang berlangsung. Keputusan mengenai calon pengganti Gibran akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu mendatang. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelaksanaan mekanisme demokrasi konstitusional di Indonesia.