Jakarta, 27 Oktober 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia dalam mengawal demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati. Aparat kepolisian diminta memastikan kegiatan berlangsung aman tanpa penggunaan kekuatan berlebihan terhadap peserta demonstrasi. Komnas HAM juga berharap seluruh pihak menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan kekerasan maupun pelanggaran hak masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Anis Hidayah menjelang rencana aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Menurut Anis, tugas aparat keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan hak menyampaikan pendapat secara damai. Ia mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi harus memperhatikan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap keselamatan manusia. Kepolisian juga telah memiliki pedoman internal mengenai penerapan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, Komnas HAM meminta seluruh personel yang bertugas memahami dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.
+1
Rencana demonstrasi pada 28 Oktober 2026 menjadi perhatian karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. BEM UI bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Komite SADAR mengumumkan aksi bertajuk Indonesia Sadar yang akan dipusatkan di Bundaran HI. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyelenggara, kegiatan tersebut direncanakan mulai pukul 14.00 WIB dan terbuka bagi berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa mengajak kelompok buruh, petani, serta organisasi masyarakat sipil untuk turut menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan nasional. Momentum Sumpah Pemuda dipilih sebagai bagian dari upaya menghubungkan peran generasi muda dengan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Akurat – Akurat.co
+1
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam rencana demonstrasi tersebut, mulai dari kebijakan ekonomi hingga penanganan lingkungan hidup. Salah satu tuntutan yang disampaikan peserta aksi berkaitan dengan desakan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional. Kelompok mahasiswa juga menyoroti persoalan pendidikan, reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kondisi demokrasi. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah dan lembaga negara terkait. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan kelompok mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peluang News
+1
Anis Hidayah menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak tersebut juga perlu dilakukan dengan menghormati keselamatan orang lain serta menjaga ketertiban umum. Komnas HAM mengingatkan bahwa pengamanan demonstrasi harus berorientasi pada perlindungan hak, bukan semata-mata pengendalian massa. Pendekatan komunikasi dan tindakan persuasif dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman antara peserta aksi dan petugas keamanan.
Komnas HAM secara khusus meminta aparat menghindari tindakan represif yang berpotensi memicu bentrokan. Penggunaan kekuatan berlebihan dapat menimbulkan risiko cedera, memperburuk situasi, serta menghambat pelaksanaan hak menyampaikan pendapat. Karena itu, aparat diharapkan mengutamakan komunikasi dengan koordinator lapangan sebelum mengambil tindakan pengamanan yang lebih jauh. Petugas juga perlu memperhatikan kondisi kelompok rentan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Anis berharap penerapan standar HAM dapat memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman bagi peserta aksi, aparat, maupun masyarakat umum.
suara.com
+1
Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan komitmennya untuk menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Kepolisian mengajak peserta demonstrasi menyampaikan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Polri juga menekankan pentingnya menghindari provokasi serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi selama kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaan pengamanan, aparat disebut akan mengutamakan komunikasi dan pendekatan persuasif agar hak masyarakat tetap terlindungi.
JPNN.com
Polda Metro Jaya turut memberikan perhatian terhadap potensi gangguan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Bundaran HI. Lokasi tersebut merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan transportasi di Jakarta yang dilalui kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Demonstrasi dengan jumlah peserta besar berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Karena itu, koordinasi antara penyelenggara aksi dan kepolisian diperlukan untuk menjaga kelancaran kegiatan masyarakat. Polda Metro Jaya juga mengingatkan bahwa ruang publik digunakan bersama sehingga hak peserta demonstrasi dan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari perlu dihormati secara seimbang.
Aksi pada 28 Oktober juga disebut sebagai kelanjutan dari kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung pada 20 Oktober 2026. Dalam demonstrasi sebelumnya, kelompok mahasiswa menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyerukan kegiatan lanjutan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. BEM UI kemudian melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan penyampaian tuntutan bersama kelompok masyarakat sipil. Selain di Jakarta, aksi dengan isu serupa juga direncanakan berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Meski demikian, jumlah peserta yang benar-benar hadir dan pelaksanaan kegiatan di setiap daerah baru dapat dipastikan setelah demonstrasi berlangsung.
Peluang News
Menjelang demonstrasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, Komnas HAM berharap aparat keamanan dan seluruh peserta aksi dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara aparat berkewajiban menjaga keselamatan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan memberikan ruang komunikasi agar berbagai tuntutan dapat disampaikan dan ditanggapi melalui mekanisme yang terbuka. Pengamanan yang proporsional menjadi faktor penting untuk mencegah kekerasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan persiapan yang baik dan komunikasi antarpihak, demonstrasi diharapkan dapat berlangsung damai serta menjadi ruang penyampaian aspirasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.