Jakarta, 8 Mei 2026 – Menteri Sosial berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi mengenai proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai aturan hukum.
Pertemuan dengan KPK disebut bertujuan memperkuat tata kelola anggaran serta mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan program pendidikan sosial tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Karena melibatkan anggaran serta pengadaan fasilitas pendidikan, pemerintah menilai pengawasan sejak awal menjadi langkah penting.
Menteri Sosial menegaskan bahwa koordinasi dengan lembaga antirasuah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan program sosial secara bersih dan profesional. Pendekatan pencegahan dianggap lebih efektif dibanding menunggu munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
KPK selama ini memang aktif memberikan pendampingan dan konsultasi kepada kementerian maupun pemerintah daerah terkait tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran negara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor pelayanan publik.
Pengamat kebijakan publik menilai konsultasi dengan KPK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan bantuan sosial. Transparansi dinilai menjadi faktor penting agar program benar-benar tepat sasaran.
Selain membahas pengadaan, koordinasi juga diperkirakan menyentuh aspek pengawasan, pelaporan, hingga mekanisme evaluasi pelaksanaan program. Pemerintah ingin memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Rencana pertemuan tersebut mendapat perhatian publik karena menunjukkan upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap program sosial berskala besar. Dengan melibatkan KPK sejak tahap awal, diharapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.