Jakarta, 6 September 2026 – Perubahan posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah warga mendapati peringkat kesejahteraan keluarganya mengalami kenaikan atau penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena desil selama ini digunakan pemerintah sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas berbagai program perlindungan sosial. Kementerian Sosial menjelaskan perubahan yang cukup mencolok pada DTSEN Volume 3 antara lain dipengaruhi masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang saat itu belum seluruhnya melalui proses verifikasi dan validasi. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi, sementara Badan Pusat Statistik menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi terhadap perubahan yang dinilai terlalu signifikan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan konsolidasi dan pemutakhiran terus dilakukan agar data semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial dapat diarahkan kepada kelompok yang memang memenuhi kriteria.
Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah desil bukan label yang secara mutlak menentukan seseorang tergolong kaya atau miskin. Dalam DTSEN, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional dengan membagi keluarga menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 menempati kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Namun, posisi tersebut tidak dapat diterjemahkan secara langsung menjadi nominal pendapatan tertentu karena keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, ataupun kondisi sosial ekonomi yang identik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya juga menegaskan angka desil perlu dibaca sebagai gambaran posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari satu desil ke desil lainnya tidak serta-merta berarti sebuah keluarga tiba-tiba menjadi kaya.
Penentuan desil juga tidak hanya menggunakan satu indikator seperti penghasilan, pekerjaan, kepemilikan kendaraan, atau besarnya daya listrik rumah. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, mulai dari kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, konsumsi serta daya listrik, pendidikan, pekerjaan, komposisi keluarga, kondisi kesehatan hingga disabilitas. Berbagai informasi tersebut diolah menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Karena menggunakan kombinasi banyak variabel, perubahan pada satu indikator tidak otomatis membuat sebuah keluarga langsung berpindah desil. Sebuah keluarga yang memiliki kendaraan, misalnya, tidak serta-merta ditempatkan pada desil tinggi tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi lainnya. Pendekatan tersebut digunakan agar pemeringkatan tidak hanya bergantung pada informasi pendapatan yang dalam praktiknya tidak selalu mudah diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.
Faktor berikutnya yang membuat posisi desil dapat berubah adalah sifat pemeringkatan yang relatif terhadap kondisi keluarga lain di seluruh Indonesia. Artinya, posisi sebuah keluarga bisa bergerak meskipun kondisi ekonominya sendiri tidak mengalami perubahan besar apabila kondisi kelompok keluarga lain mengalami perubahan. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan memberikan gambaran bahwa ketika banyak keluarga lain mengalami penurunan kesejahteraan akibat suatu kejadian, pemeringkatan nasional dapat berubah sehingga posisi relatif keluarga lainnya ikut bergerak. Hal tersebut menjelaskan mengapa angka desil tidak dapat diperlakukan seperti nilai pendapatan tetap yang hanya berubah ketika penghasilan keluarga bertambah atau berkurang. Setiap pemeringkatan kembali dapat menghasilkan posisi berbeda setelah memperhitungkan keseluruhan data terbaru. Karakter relatif inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat dapat melihat perubahan desil meskipun merasa kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan berarti.
Perubahan cukup besar pada DTSEN Volume 3 menjadi perhatian khusus setelah sekitar 12 juta data baru dari BKKBN masuk sebagai salah satu sumber pemutakhiran. Menurut Kemensos, data baru tersebut saat itu belum sepenuhnya melewati proses verifikasi dan validasi sehingga menyebabkan posisi sejumlah keluarga mengalami pergerakan yang terasa tidak wajar. Pemerintah kemudian melakukan penataan, verifikasi, dan validasi untuk menstabilkan data tersebut. BPS selanjutnya menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi atas persoalan yang ditemukan dalam pembaruan sebelumnya. Pemutakhiran DTSEN sendiri dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk data administrasi, hasil sensus dan survei, informasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pengecekan langsung di lapangan, serta pembaruan yang diajukan masyarakat. Mekanisme tersebut membuat DTSEN bersifat dinamis karena data terus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Persoalan yang paling banyak dikhawatirkan masyarakat adalah hubungan antara perubahan desil dan kelanjutan bantuan sosial. Kemensos menegaskan kenaikan desil tidak otomatis menyebabkan seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bansos. Desil berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas, sementara masing-masing program perlindungan sosial tetap mempunyai persyaratan dan kriteria penerima yang berbeda. Sebagai gambaran, apabila terdapat lebih banyak warga yang memenuhi persyaratan dibandingkan jumlah penerima yang dapat ditampung, posisi desil dapat digunakan untuk membantu menentukan siapa yang lebih diprioritaskan. Keluarga pada desil yang lebih rendah umumnya memiliki prioritas lebih tinggi karena posisi kesejahteraannya relatif lebih rendah. Namun, berada pada kelompok desil tertentu juga tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bantuan apabila persyaratan lain dalam program tersebut tidak terpenuhi.
Hal serupa berlaku ketika seseorang mengalami kenaikan desil karena perubahan tersebut tidak serta-merta berarti bantuan sosial langsung dihentikan pada saat data berubah. Penetapan penerima tetap dilakukan berdasarkan mekanisme masing-masing program, periode penyaluran, kriteria penerima, serta ketersediaan kuota. Dalam Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako, misalnya, kelompok desil rendah menjadi bagian dari sasaran prioritas, tetapi calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan. Pemerintah juga menghadapi kondisi ketika jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria dapat lebih besar dibandingkan kapasitas penerima dalam satu periode penyaluran. Situasi tersebut membuat tidak diterimanya bantuan oleh seseorang belum tentu berarti bantuan dicabut semata-mata akibat perubahan desil. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan kenaikan peringkat kesejahteraan identik dengan bertambahnya kekayaan ataupun otomatis hilangnya seluruh program perlindungan sosial.
Pemutakhiran data menjadi unsur penting karena kondisi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu akibat berbagai faktor. Kehilangan pekerjaan, perubahan pekerjaan dan penghasilan, bertambah atau berkurangnya anggota keluarga, perubahan kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pendidikan, kesehatan, maupun faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi informasi yang digunakan dalam penghitungan. Pada saat yang sama, perubahan kondisi jutaan keluarga lain juga berpengaruh karena desil menggunakan pemeringkatan secara relatif. BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli telah mencakup sekitar 290,13 juta catatan individu dan 95,98 juta catatan keluarga. Besarnya cakupan tersebut menunjukkan proses pemeringkatan melibatkan data dalam skala nasional yang sangat besar dan membutuhkan pembaruan secara berkelanjutan. Akurasi informasi dari tingkat keluarga karena itu menjadi penting agar posisi kesejahteraan yang dihasilkan semakin mendekati kondisi sebenarnya.
Masyarakat yang merasa informasi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata memiliki kesempatan mengajukan pemutakhiran. Pembaruan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, mekanisme pengecekan lapangan oleh pihak terkait, maupun kanal resmi Cek Bansos dan Cek DTSEN. Meski demikian, pengajuan koreksi tidak berarti angka desil akan langsung berubah sesuai permintaan warga. Informasi yang diajukan terlebih dahulu menjadi bagian dari proses pemutakhiran, verifikasi, dan penghitungan kembali menggunakan metode yang berlaku. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah perubahan data tanpa dasar sekaligus memastikan seluruh keluarga dinilai menggunakan pendekatan yang konsisten. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi mengenai pekerjaan, kondisi rumah, anggota keluarga, aset, dan variabel lainnya tetap akurat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas DTSEN.
Perubahan desil pada akhirnya perlu dipahami sebagai konsekuensi dari sistem pemeringkatan kesejahteraan yang bersifat relatif dan terus diperbarui, bukan sebagai penetapan permanen mengenai status kaya atau miskin sebuah keluarga. Masuknya jutaan data baru, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pembaruan informasi administratif, verifikasi lapangan, hingga perubahan posisi keluarga lain dapat memengaruhi hasil pemeringkatan. Pemerintah telah melakukan koreksi melalui DTSEN Volume 3.1 setelah perubahan signifikan pada versi sebelumnya menimbulkan persoalan di masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan desil tidak otomatis menentukan penghentian bantuan karena setiap program mempunyai kriteria, prioritas, mekanisme penetapan, dan kuota masing-masing. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian tetap dapat menggunakan mekanisme pemutakhiran yang tersedia agar informasi keluarganya diperiksa kembali. Dengan pemutakhiran secara berkelanjutan, DTSEN diharapkan semakin akurat sebagai rujukan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.